Berita Terkini

WTP Ditentukan Komitmen Seluruh Satker

Jakarta, kpu.go.id - Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait penyusunan laporan keuangan adalah bekerja sebaik-baiknya menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan. 

Guna mencapai penyusunan laporan keuangan yang diidamkan, KPU menggelar kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pemilu Terkait Rekonsiliasi (e-Rekon) dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Kegiatan yang dihadiri para operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dari tiap provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petugas didaerah terkait penyusunan laporan keuangan. "Karena syarat utama kita mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu bukan hanya ditentukan oleh sebagian satker tapi seluruh satker, laporan keuangan memenuhi standar yang ditentukan pemerintah," ujar Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim sekaligus membuka acara. 

Kegiatan yang berlangsung hingga dua hari kedepan menurut dia juga dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana kemampuan para operator dalam mengaplikasikan kemampuannya menyusun laporan keuangan melalui SAIBA maupun SIMAK. Khususnya laporan keuangan hasil hibah pemilihan yang pemungutan suaranya telah berlangsung 27 Juni 2018 silam. "Karena kalau ada yang tidak mampu maka akan mengganggu penilaian keseluruhan laporan keuangan kita," lanjut Arif. 

Dalam kesempatan itu, Arif juga menyampaikan bahwa saat ini ditingkat pusat telah dibentuk task force yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran KPU daerah untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik. Dia berharap apa yang telah dilakukan KPU RI bisa juga ditindaklanjuti ditingkat bawah. "Jadi mohon dimaksimalkan, kalau ingin berkordinasi dapat juga nanti dari pusat ke provinsi untuk pendampingan. Dan nanti tolong disampaikan ke sekretaris daerah masing-masing agar setiap provinsi membentuk help desk untuk juga membantu kab/kota lainnya," tambah Arif. 

Sementara itu Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna menambahkan bahwa kegiatan selama tiga hari diharapkan peserta dapat manfaat terkait penyusunan laporan keuangan yang bersifat akrual. Selain itu mereka juga mampu menyelesaikan masalah yang muncul seperti penggunaan akun, penjelasan yang kurang memadai terkait pengelolaan dana hibah. "Serta diharapkan peserta dapat menyusun laporan keuangan triwulan III tepat waktu," tutur Nanang. 

"Tertib administrasi memang diperlukan, memang beban sangat berat terkait laporan keuangan yang akan selesai, tapi kita perlu meningkatkan terus kualitas laporan keuangan," tutup Nanang. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 542 kali